KOTA BOGOR, INTANNEWS.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meraih penghargaan Terbaik Pertama tingkat Kota dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Penghargaan tersebut diberikan dalam kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah melalui program bantuan pemerintah pada pelaksanaan bedah rumah.
Penghargaan diterima langsung oleh Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dalam kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Bali, Jumat (28/8/2026).
Capaian tersebut menjadi apresiasi atas berbagai program Pemkot Bogor dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Program Perumahan Terus Diperkuat
Pemkot Bogor menjalankan berbagai program untuk membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak.
Selain program perbaikan rumah, pemerintah daerah juga mengembangkan alternatif hunian vertikal melalui Rumah Susun Sewa (Rusunawa).
Dedie Rachim mengatakan, saat ini terdapat dua lokasi Rusunawa di Kota Bogor, yakni di Menteng, Kecamatan Bogor Barat, dan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara.
Kedua Rusunawa tersebut memiliki kapasitas sekitar 300 kepala keluarga.
“Dua Rusunawa ini memang sangat membantu kita dan sangat sejalan dengan apa yang dicanangkan pemerintah pusat,” ungkap Dedie Rachim.
Menurutnya, hunian dengan skema sewa dapat menjadi salah satu solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mampu memiliki rumah sendiri.
Ia menyebut respons masyarakat terhadap konsep tersebut cukup positif.
26 Ribu Rumah Diperbaiki Pada 2019–2024
Upaya peningkatan kualitas hunian juga telah dilakukan Pemkot Bogor melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Pada periode 2019 hingga 2024, program tersebut telah memperbaiki sekitar 26.000 rumah.
Program RTLH kemudian dilanjutkan pada 2025 dan 2026 dengan menggunakan data dari wilayah serta Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor.
Pemerintah daerah terus melakukan pemetaan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
Bedah Rumah Dengan Anggaran Lebih Besar
Pemkot Bogor kemudian meningkatkan pendekatan penanganan rumah tidak layak huni melalui program bedah rumah.
Dedie menjelaskan, bantuan RTLH sebelumnya berada pada kisaran Rp7 juta hingga Rp11 juta. Sementara program bedah rumah memiliki alokasi anggaran hingga Rp100 juta.
Dengan nilai bantuan yang lebih besar, penanganan diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, tidak hanya memperbaiki bagian tertentu dari rumah.
“Dengan program Bedah Rumah, Insyaallah akan lebih sempurna, baik dari pencahayaannya, kemudian sirkulasi udaranya, kemudian juga dari kualitas bangunannya,” ujar Dedie.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah di tingkat kelurahan bersama RT dan RW dalam memetakan calon penerima.
Menurutnya, pemetaan diperlukan agar bantuan benar-benar diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria dan tepat sasaran.
Penerima Diprioritaskan Desil 1 Hingga 5
Dalam program bantuan tersebut, Pemkot Bogor menetapkan sasaran masyarakat yang berada pada kategori desil 1 hingga 5 dan memiliki alas hak yang jelas.
Data penerima menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program karena pemerintah perlu memastikan bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Dedie menilai peningkatan kualitas hunian merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program pemerintah yang telah berjalan dengan baik.
Realisasi Bantuan RTLH Tahun 2025
Pada 2025, Pemkot Bogor merealisasikan bantuan sosial RTLH melalui program BST dan BSTT kepada 2.122 rumah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 257 rumah berada di kawasan kumuh, sedangkan 1.856 rumah berada di kawasan luar kumuh.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menangani kualitas hunian masyarakat secara bertahap.
RTLH Dan Bedah Rumah Tahun 2026
Pada 2026, Pemkot Bogor kembali melanjutkan program RTLH dengan total 1.138 unit rumah.
Sebanyak 216 unit berada di kawasan kumuh dan 922 unit berada di luar kawasan kumuh.
Selain itu, terdapat 6 unit rumah yang ditangani melalui program bedah rumah.
Pemkot Bogor juga memanfaatkan alternatif pembiayaan melalui kolaborasi dengan pihak swasta.
Melalui dukungan CSR Buddha Tzu Chi, sebanyak 204 unit rumah mendapatkan bantuan pada 2026.
Skema pembiayaan alternatif tersebut menjadi salah satu cara Pemkot Bogor memperluas jangkauan penanganan rumah masyarakat.
Empat Lokasi Hunian Vertikal Diajukan
Selain program perbaikan rumah, Pemkot Bogor juga menyiapkan pengembangan hunian vertikal.
Saat ini terdapat empat titik lokasi yang telah disiapkan untuk diajukan kepada Kementerian PKP melalui dukungan Kemendagri.
Lokasi tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi hunian vertikal bagi masyarakat.
Menurut Dedie, apabila pembangunan dapat direalisasikan, keberadaan hunian tersebut akan semakin memperkuat kontribusi Kota Bogor dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat dalam kerangka Program 3 Juta Rumah.
“Kalau kemudian ini terbangun, maka paling tidak target dari pemenuhan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia dari Kota Bogor juga semakin dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta masyarakat bersabar karena pemerintah masih terus melakukan berbagai tahapan persiapan.
Penghargaan Jadi Penyemangat Pemkot Bogor
Dedie menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah dan masyarakat yang mendukung pelaksanaan berbagai program perumahan di Kota Bogor.
Menurutnya, penghargaan dari pemerintah pusat menjadi motivasi bagi Pemkot Bogor untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ini merupakan penyemangat bagi kita Pemkot Bogor dan khususnya kami ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada dinas-dinas terkait dan para pimpinan perangkat daerah serta seluruh masyarakat Kota Bogor,” ujar Dedie.
Penghargaan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemkot Bogor untuk memperkuat program perumahan, baik melalui perbaikan rumah tidak layak huni, bedah rumah, hunian vertikal, maupun kolaborasi dengan pihak swasta.
Bagi pemerintah daerah, persoalan perumahan bukan hanya mengenai ketersediaan bangunan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hunian, kelayakan lingkungan, akses masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan.
Dengan melanjutkan program yang telah berjalan serta menyiapkan berbagai skema baru, Pemkot Bogor berupaya memastikan semakin banyak masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak.
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas capaian yang telah diraih sekaligus tantangan bagi Kota Bogor untuk terus memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.
